1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

22 Oktober 2018

Yuk, Mari Berkenalan dengan Aplikasi e-Court Peradilan Militer 


Jayapura - ditjenmiltun.net. Sejak diresmikannya Aplikasi e-Court pada Jumat, 13 Juli 2018 di Balikpapan, Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. Muhammad Hatta Ali, S.H., M.H. segera menargetkan penerapan Aplikasi e-Court di seluruh Pengadilan Indonesia akan rampung dalam kurun waktu satu tahun. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara ikut berkomitmen untuk mewujudkan instruksi Ketua Mahkamah Agung dalam penerapan Aplikasi e-Court, khususnya di lingkungan Peradilan Militer. Apabila membaca Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik, maka sudah jelas bahwa Aplikasi e-Court diperuntukkan bagi 4 (empat) Lingkungan Peradilan, termasuk Peradilan Militer. Tak hanya itu saja, sebagai bentuk komitmen Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dalam mendukung upaya Mahkamah Agung untuk menerapkan Aplikasi e-Court di seluruh Pengadilan Indonesia, maka Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara menyusun dan mengesahkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor : 461/Djmt/Kep/8/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 03 tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik dalam Lingkungan Peradilan Militer. 

Berkenaan dengan hal tersebut, maka pada Kamis, 18 Oktober 2018, Team Development Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang pada saat itu juga diberikan amanat untuk melaksanakan Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pendampingan Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Lingkungan Peradilan Militer tidak menyia-nyiakan waktu dan kesempatan untuk menggelar Sosialisasi Aplikasi e-Court di Pengadilan Militer III-19 Jayapura. Aplikasi e-Court di Lingkungan Peradilan Militer merupakan inovasi dari Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin. Hadirnya Aplikasi e-Court di Lingkungan Peradilan Militer diharapkan dapat mempermudah proses pelayanan agar lebih cepat, mudah, transparan, terukur sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung, disamping itu agar Pengadilan Militer juga dapat Memberikan pelayanan yang prima, akuntabel, dan anti-KKN. Apabila Aplikasi e-Court telah diimplementasikan di Lingkungan Peradilan Militer, maka dapat memberikan dampak positif, diantaranya : 

  1. Meminimalisir pertemuan antara Oditurat dengan pejabat pengadilan; 
  2. Meminimalisir waktu agar lebih efektif dan efisien; 
  3. Memastikan berkas perkara yang dikirim oleh Oditur sudah sampai di Pengadilan; 
  4. Mengetahui kehadiran para pihak yang berperkara tanpa harus mengecek secara fisik.

Konsep Aplikasi e-Court yang diterapkan pada Lingkungan Peradilan Militer berbeda dengan Aplikasi e-Court yang diterapkan untuk Perkara Perdata, jika pada Aplikasi e-Court yang saat ini dterapkan untuk Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama memiliki modul e-Payment yang dapat memudahkan dalam proses transaksi panjar biaya perkara, maka pada Aplikasi e-Court di Lingkungan Peradilan Militer modul e-Payment tersebut ditiadakan, karena biaya perkara dalam Peradilan Militer tidak dibebankan kepada para pihak. Hal ini berarti konsep penggunaan Aplikasi e-Court hanya sebatas pada e-Registration dan e-Summon. Lain hal nya dengan Aplikasi e-Court yang saat ini dterapkan untuk Perkara Perdata, Aplikasi e-Court yang diterapkan pada Peradilan Militer tidak memerlukan verifikasi Advokat, artinya dari sisi pengguna (user) pun terdapat perbedaan antara Aplikasi e-Court Peradilan Militer dengan Aplikasi e-Court yang saat ini diterapkan untuk Perkara Perdata. Sudah jelas, Aplikasi e-Court Peradilan Militer memang berfokus pada pendaftaran perkara secara online oleh Oditur dan pemberkasan file perkara secara online (untuk versi saat ini). Untuk versi selanjutnya Aplikasi e-Court akan dikembangkan untuk pemanggilan sidang secara online maupun pemberitahuan putusan secara online

Secara ringkas, berikut ini dijabarkan mengenai Konsep Aplikasi e-Court untuk Lingkungan Peradilan Militer (untuk versi saat ini) : 

  • Pendaftaran Akun (Pembuatan User Account
Oditur mendaftarkan akun email untuk menjadi pengguna terdaftar pada Aplikasi e-Court. Dengan email tersebut Oditur dapat menerima semua informasi tentang perkembangan perkaranya.
  • Merekam Data Umum dan Mengunggah Berkas Perkara 
Oditur melengkapi data perkara serta mengunggah (mengupload) berkas perkaranya, seperti : Surat Dakwaan, Bapat, Keppera, dan Taphan ke dalam Aplikasi e-Court.
  • Verifikasi Data Umum dan Berkas Perkara 
Panitera Pengadilan Militer memeriksa keabsahan data dan berkas perkara. Jika datanya dinyatakan sah dan berkasnya lengkap, maka Panitera Pengadilan Militer wajib mengeluarkan No Pendaftaran Online (bukan Nomor Perkara/bukan Nomor Register), kemudian mengirimkan hasil verifikasi kepada Oditur melalui Aplikasi e-Court.
  • Notifikasi Hasil Verifikasi 
Oditur menerima notifikasi hasil verifikasi yang dilakukan oleh Panitera Pengadilan Militer melalui email yang telah terdaftar. Hasil verifikasi tersebut harus dibawa bersama dengan berkas perkara (Hardcopy) ke kantor Pengadilan untuk selanjutnya dilakukan validasi.
  • Validasi Data 
Panitera Pengadilan Militer memvalidasi data dan berkas perkara yang diupload oleh Oditur pada Aplikasi e-Court untuk disandingkan dengan berkas perkara fisik (Hardcopy) yang dibawa oleh Oditur. Jika lengkap dan dinyatakan sah, maka Panitera Pengadilan Militer wajib mengeluarkan Nomor Register/Nomor Perkara dan mengirim informasinya kepada Oditur melalui email.
  • Notifikasi Hasil Validasi 
Oditur menerima notifikasi email berupa Nomor Register/Nomor Perkara melalui email yang telah terdaftar.

Kemudian untuk melakukan Registrasi Persidangan langkah-langkah yang harus dilakukan ialah sebagai berikut : 

1. Mengisi Formulir Registrasi Persidangan secara Online 

Diisi oleh para pihak yang berperkara seperti : Terdakwa, Saksi, Saksi Ahli, Penasehat Hukum dan Oditur. 

2. Menerima Notifikasi 

Hakim, Panitera dan Oditur menerima notifikasi data kehadiran para pihak yang melaksanakan persidangan melalui email

3. Notifikasi Registrasi Persidangan 

Setelah data sukses teregistrasi maka Hakim, Panitera dan Oditur akan menerima Notifikasi Data Registrasi melalui email Pengadilan Militer yang bersangkutan, sehingga Pengadilan mengetahui kehadiran para pihak yang berperkara tanpa harus mengecek secara fisik dan persidangan dapat dimulai. 

Antusiasme yang tinggi ditunjukkan oleh segenap Hakim, Panitera Pengganti dan Aparatur Peradilan di Pengadilan Militer III-19 Jayapura, tanpa membuang waktu dan kesempatan mereka-pun bertanya tentang Aplikasi e-Court di Lingkungan Peradilan Militer yang disampaikan oleh Stefanus Dwi Putra Medisa, S.Kom. 

(@x_cisadane)


22 Oktober 2018

Monitoring Evaluasi dan Pendampingan Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Pengadilan Militer III-19 Jayapura pada Hari Kedua 


Jayapura - ditjenmiltun.net. Masih dalam rangkaian kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pendampingan Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Pengadilan Militer III-19 Jayapura, pada Hari Kedua, Kamis 18 Oktober 2018, Kepala Sub Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Militer Letnan Kolonel Anton Maruli Tambunan, S.H. bersama dengan Perwakilan dari Team Development Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Stefanus Dwi Putra Medisa, S.Kom melakukan mentoring untuk mengatasi permasalahan dan hambatan dalam pengisian data dan mekanisme penyelesaian perkara pada Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). 

Sebagai langkah awal, Stefanus Dwi Putra Medisa, S.Kom yang lebih akrab disapa dengan "Om Steevee" melakukan pengecekan konfigurasi server Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada Pengadilan Militer III-19 Jayapura agar lebih optimal sehingga tidak ada masalah dalam proses upload file putusan dari Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) ke Aplikasi Direktori Putusan (Integrasi Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara dengan Aplikasi Direktori Putusan). Kemudian Stefanus Dwi Putra Medisa, S.Kom menginstruksikan kepada Administrator IT Pengadilan Militer III-19 Jayapura untuk memperbaharui (mengupdate) Data Referensi Hakim, Panitera/Panitera Pengganti agar sesuai dengan yang tercatat pada Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian MA RI (SIKEP). Berikutnya dilanjutkan dengan pemanfaatan fitur Court Calendar (Rencana Sidang) yang telah hadir pada Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) semenjak versi 3.2.0-3.

Selanjutnya Stefanus Dwi Putra Medisa, S.Kom menjelaskan tata cara pengisian Data Persidangan, misalnya seperti : Keberatan terhadap dakwaan, Pendapat Penuntut Umum, Keterangan Saksi, Pemeriksaan Saksi, dan lain-lain. Tak lupa pula, Stefanus Dwi Putra Medisa, S.Kom menegaskan bahwa Berita Acara Sidang (BAS) wajib diunggah ke dalam Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), selain bermanfaat sebagai backup atas berkas fisik juga berguna untuk melakukan koreksi terhadap Berita Acara Sidang (BAS) oleh Hakim dan Panitera Pengganti tanpa harus diprint. Lalu disampaikan juga mengenai penggunaan fitur Arsip dimana apabila suatu perkara sudah berstatus Berkekuatan Hukum Tetap (BHT/Inkrah), seharusnya seluruh berkas yang terkait dengan perkara tersebut discan dan dibundle ke dalam file zip, kemudian diupload ke dalam fitur Arsip pada Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). 

Dipenghujung kegiatan juga disampaikan tata cara pengisian data penahanan terdakwa dan juga data pembebasan penahanannya. Tanpa membuang kesempatan, pada Kegiatan hari kedua ini Stefanus Dwi Putra Medisa, S.Kom mensosialisasikan Aplikasi e-Court Pengadilan Militer yang merupakan Inovasi dari Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin.

(@x_cisadane)


22 Oktober 2018

Mengulik Lebih Dalam Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Pengadilan Militer Bagian Timur Indonesia 


Jayapura - ditjenmiltun.net. Pada Hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 Kepala Sub Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Militer Letnan Kolonel Anton Maruli Tambunan, S.H. bersama dengan Perwakilan dari Team Development Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Stefanus Dwi Putra Medisa, S.Kom menyambangi Pengadilan Militer di Bagian Timur Indonesia tepatnya Pengadilan Militer III-19 Jayapura. Pengadilan yang berlokasi di Jl. Samratulangi No. 17 Dok V Atas, Jayapura, Papua merupakan destinasi kedua dalam Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pendampingan Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Lingkungan Peradilan Militer tahun 2018. 

Visitasi Tim Monitoring Evaluasi dan Pendampingan Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) disambut hangat oleh Kolonel James F. Vandersloot, S.H., M.H. selaku Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura dan Kapten Iskandar, S.H., M.H. selaku Sekretaris Pengadilan Militer III-19 Jayapura. Adapun kegiatan yang bertujuan untuk meninjau langsung penerapan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan juga sebagai wadah sharing knowledge ini berlangsung selama 3 (hari) mulai tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan 19 Oktober 2018. Pada hari pertama, kegiatan diawali dengan pemaparan Overview Perkembangan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan Review Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Pengadilan Militer III-19 Jayapura oleh Stefanus Dwi Putra Medisa, S.Kom. 

Dalam Paparan yang disampaikan oleh Stefanus Dwi Putra Medisa, S.Kom, dijelaskan bahwa eksistensi Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) turut andil dalam mewujudkan Peradilan Militer yang modern. Apabila berbicara mengenai Peradilan Militer yang modern, tentunya hal tersebut tidak terlepas dari ikhtiar-ikhtiar Mahkamah Agung dalam mewujudkan Modernisasi Peradilan. Upaya-upaya dalam mewujudkan Modernisasi Peradilan di Lingkungan Peradilan Militer berlandaskan pada Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yakni Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya Peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Sebagaimana diketahui, banyak sekali upaya-upaya Mahkamah Agung dalam mewujudkan Modernisasi Peradilan contohnya saja berupa implementasi Sistem Administrasi Peradilan (Case Management System) yang efektif dan efisien. Dengan diimplementasikannya Sistem Administrasi Peradilan (Case Management System) yang efektif dan efisien, maka Modernisasi dalam Administrasi dan Manajemen Perkara juga akan terwujud. 

Berkembangnya teknologi secara pesat juga mempengaruhi proses penyelenggaraan peradilan, terbukti dengan dikolaborasikannya dan disinergikannya peranan Teknologi Informasi pada dunia peradilan, maka Proses Peradilan akan berlangsung cepat, murah dan transparan. Pemanfaatan teknologi untuk kepentingan proses penyelenggaraan peradilan dikenal dengan istilah Technology for Justice. Setelah pemaparan materi oleh Stefanus Dwi Putra Medisa, S.Kom, kegiatan dilanjutkan dengan Review Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Pengadilan Militer III-19 Jayapura dan juga sharing knowledge yang dipandu oleh Letnan Kolonel Anton Maruli Tambunan, S.H. Pada sesi ini nampak sekali antusiasme dari Para Hakim, Para Panitera Pengganti dan juga Rekan-rekan dari Pegawai Kepaniteraan Pengadilan Militer III-19 Jayapura. Dengan penuh semangat mereka menyampaikan kendala dalam penerapan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). 

Klik di sini untuk Artikel Selengkapnya


20 Oktober 2018

Update Jadwal Penerbangan Peresmian Operasional 85 Pengadilan Baru di Melonguane 

Berikut disampaikan update jadwal penerbangan peresmian operasional 85 Pengadilan Baru di Melonguane. 

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh files-files berikut : 

  • Manado - Melonguane 
  • Melonguane - Manado 

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia

(@x_cisadane)


19 Oktober 2018

Hasil Seleksi Administrasi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan Mahkamah Agung RI t.a. 2018

Sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI, dengan Nomor : 2/Pansel-CPNS/MA/10/2018, maka dengan ini kami umumkan Hasil Seleksi Administrasi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Mahkamah Agung RI tahun anggaran 2018. Bagi Para Pelamar dipersilahkan untuk membuka Website Panitia Seleksi Nasional (https://sscn.bkn.go.id) untuk dapat mengetahui hasil kelulusan seleksi administrasi dan sekaligus melakukan print out tanda nomor peserta. Jadwal Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) akan diumumkan setelah adanya persetujuan dari Panitia Seleksi Nasional.

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/Pengumuman_hasil_seleksi_CPNS_MA_RI_THN_anggran_2018.pdf 

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


19 Oktober 2018

Satuan Kerja yang Belum Melakukan Pelaporan e-Monev Bappenas PP No. 39 tahun 2006 

Berdasarkan Surat dari Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 1312/ SEK/OT.01/10/2018 tentang Satuan Kerja yang Belum Melakukan Pelaporan e-Monev Bappenas PP No. 39 Tahun 2006 tanggal 19 Oktober 2018. Dengan ini disampaikan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI dan Lampirannya yang ditujukan Kepada Yang Terhormat Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan di Seluruh Indonesia. 

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/1312_SEK_OT01_10_2018.pdf 

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


19 Oktober 2018

Pemberitahuan Pemeriksaan dan Permintaan Dokumen Awal 

Berkaitan dengan Surat Tugas Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor : 93/ST/I-IV/108/2018 tanggal 12 Oktober 2018 untuk melaksanakan Pemeriksaan Atas Penilaian Kembali Barang Milik Negara tahun 2017-2018 pada Mahkamah Agung di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan dan Surat Penanggung Jawab BPK Nomor: 176/S/XVI/10/2018 tanggal 15 Oktober 2018 perihal pemberitahuan Pemeriksaan, maka dengan ini Sekretaris Mahkamah Agung, A.S Pudjoharsoyo menginstruksikan kepada Kepala Biro Perlengkapan, Kepala Biro Umum, Sekretaris Kepaniteraan pada Mahkamah Agung, Sekretaris pada Direktorat Jenderal Badilum, Badilag, BadilMilTUN, Badiklat dan Para Sekretaris pada Pengadilan Tingkat Banding dan Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama di seluruh Indonesia untuk menyediakan dan memenuhi permintaan Dokumen yang dibutuhkan demi kelancaraan pemeriksaan tersebut. 

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/Lampiran_Pemberitahuan.pdf.zip

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


18 Oktober 2018

Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 9 tahun 2018 tentang Publikasi Peresmian Operasional Pengadilan Baru 

Berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 9 Tahun 2018 tentang Publikasi Peresmian Operasional Pengadilan Baru tanggal 18 Oktober 2018, serta menindaklanjuti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 183/KMA/SK/IX/2018 tentang Penetapan Tanggal dan Tempat Peresmian Operasional Pengadilan Baru, dengan ini diinstruksikan kepada seluruh Pengadilan pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan untuk berpartipasi dalam peresmian operasional Pengadilan baru pada tanggal 22 Oktober 2018 bertempat di Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara dengan : 

  1. Menyaksikan bersama siaran langsung di kantor pada chanel mahkamahagunglive https://www.youtube.com/channel/UCOtpmZ2yK7_4n07nbRHDJVQ 
  2. Membuat berita pada website Pengadilan masing-masing dan media sosial berdasarkan press release (terlampir)

Berikut ini disampaikan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 9 Tahun 2018 tentang Publikasi Peresmian Operasional Pengadilan Baru dan Lampiran data Pers Release : 

1. Ketua MA Resmikan 85 Pengadilan Baru di Melonguane.

2. Ketua MA Resmikan 85 Pengadilan Baru di Kabupaten Kepulauan Talaud.

3. 85 Pengadilan Baru Bertekad Memberikan Layanan Prima Kepada Masyarakat.

4. 50 Pengadilan Agama dan 3 Mahkamah Syar'iyah Baru Siap Beroperasi dan Melayani Masyarakat. 

Yang ditujukan Kepada Yang Terhormat Kepala Pengadilan Militer Utama, Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan, Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan di Seluruh Indonesia. 

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh files-files berikut : 

(@x_cisadane)


18 Oktober 2018

Jadwal Penerbangan Peresmian Operasional 85 Pengadilan Baru di Melonguane 

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 1259/SEK/OT.00/10/2018 tanggal 4 Oktober 2018 tentang Undangan Peresmian 85 Pengadilan Baru di Melonguane, dengan ini diberitahukan beberapa hal sebagai berikut :

  1. Penyesuaian Jadwal Penerbangan 
  2. Pakaian yang Digunakan pada Saat Peresmian adalah Batik Lengan Panjang 

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/1301_SEK_OT00_10_2018.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


15 Oktober 2018

Kepatuhan Pelaporan LHKPN 

Menindaklanjuti Surat Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor : B/2776/LHK.00.02/10-12/05/2018 tanggal 16 Mei 2018, hal sebagaimana tersebut di atas, dan telah terdaftar pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI dengan Nomor Agenda : 0002/BP/A.KPK/V/2018 tanggal 24 Mei 2018, disampaikan hal-hal sebagai berikut : 

  1. Kepada seluruh wajib LHKPN di Lingkungan Unit Kerja Eselon I Mahkamah Agung RI, agar segera melaporkan LHKPN secara online serta mengirimkan Surat Kuasa kepada KPK RI; 
  2. "Promosi, Mutasi, Kenaikan Pangkat, Tunjangan Jabatan, dan Tunjangan Kinerja dapat ditinjau kembali (penundaan/pembatalan) apabila penyelenggara Negara di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya tidak menyampaikan LHKPN sesuai waktu yang ditentukan dan tanpa alasan yang sah" (Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 147/SEK/SK/VIII/2017 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya, lampiran angka II, huruf D).  

Selanjutnya diharapkan agar Saudara menginstruksikan aparatur wajib Lapor LHKPN di unit kerja masing-masing agar segera memenuhi Surat dari Deputi Bidang Pencegahan KPK RI sebagaimana dimaksud. 

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/1406_BP_eks_8_2018.pdf 

(@x_cisadane)




JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL


Karya Tulis
Makalah

Tulisan dan Artikel warga Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara ( kirimkan tulisan anda pada kami melalui email ke redaksi@ditjenmiltun.net)

>> Klik disini <<

 
Serba Serbi
 
 
 
Aplikasi MA-RI
SIKEP MA-RI

Why IceTheme Club System Informasi Kepegawaian Online Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses oleh seluruh Pegawai Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Indonesia.

 
Keuangan Perkara

Why IceTheme Club Pelaporan Keuangan Perkara Online berbasis SMS yang bisa diakses dalam interface website ini berguna agar pelaporan keuangan perkara pengadilan ke Mahkamah Agung dapat terupdate secara cepat dan akurat.

 
Kumpulan Putusan

Easy Setup Kumpulan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses secara online di Portal Mahkamah Agung, modul putusan ini adalah program pelayanan Mahkamah Agung agar masyarakat dapat secara cepat mengetahui putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

 
 
 
Berita Video

SELAMAT IDUL FITRI 1433H

Lihat Video Lainnya

 
Polling

Bagaimana dengan website kami

 

 

 

  Hasil

 
 

  • banner0.jpg
  • banner 1.jpg
  • banner 2.jpg
  • banner 3.jpg
  • banner 4.jpg
  • banner 5.jpg

informasi Terkini

Transparansi Kami

Keuangan


Seputar Informasi Keuangan Ditjen Badilmiltun

Read more ...

Link Pengadilan dan Instansi Terkait

Informasi Alamat dan Link Website Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Read more ...

Dapur Redaksi

REDAKSI

Read more ...

Kontak Kami & Pengaduan

Email Peradilan Militer

Email Peradilan TUN

Makalah & Artikel

Serba - Serbi

Blog Kami

Link SIPP Web Peradilan Militer

Sistem Informasi Penelusuran Perkara Peradilan Militer

Pengadilan Tingkat Banding Pengadilan Tingkat Pertama Website SIPP Web
Pengadilan Militer UtamaPengadilan Militer UtamaLihat-
Pengadilan Militer Tinggi I MedanLihat-
Pengadilan Militer Tinggi II JakartaLihat
-
Pengadilan Militer Tinggi III SurabayaLihat
-
Pengadilan Militer Tinggi I Medan
Pengadilan Militer I-01 Banda AcehLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-02 MedanLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-03 PadangLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-04 PalembangLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-05 PontianakLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-06 BanjarmasinLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-07 BalikpapanLihat
Lihat
Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta
Pengadilan Militer II-08 JakartaLihat
Lihat
Pengadilan Militer II-09 BandungLihat
Lihat
Pengadilan Militer II-10 SemarangLihat
Lihat
Pengadilan Militer II-11 YogyakartaLihat
Lihat
Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya
Pengadilan Militer III-12 SurabayaLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-13 MadiunLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-14 DenpasarLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-15 KupangLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-16 Makassar
Lihat
Lihat
Pengadilan Militer III-17 Manado
Lihat
Lihat
Pengadilan Militer III-18 Ambon
Lihat
Lihat
Pengadilan Militer III-19 Jayapura
Lihat
Lihat


Read more ...

WEB LINK


User Online

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday144
mod_vvisit_counterYesterday2081
mod_vvisit_counterThis week5664
mod_vvisit_counterAll days6929181

We have: 63 guests, 2 bots online
Your IP: 54.161.116.225
 , 
Today: Okt 23, 2018

peraturan-button